Total Tayangan Halaman

Minggu, 29 November 2015

Memeluk Gerimis


Gerimis di Balik Jendela

Terpaan lampu kota membuat deretan pohon disepanjang jalan,
Angin mengalir terlalu kencang,
Dedaunan terlihat mengkilat.
Terlihat gerimis yang mulai lebat,
Temaram cahaya, kuat menembus dinginnya udara.
Secuil rokok menemaninya,
Berdiri, menengok ke jendela,
Menerawang kosong,
Berpuluh kenangan menjejal dalam pikiran,
Doa dia lantunkan pada anak batinnya.
Malam merambat hingga membawa pagi.
@faul_phiul
 


“Memeluk Hujat”

Peluklah masalahmu
Nikmati hangatnya perih menusuk kalbu
Lalu, duri menumpul
Hingga kau pun tak tahu.

Menjabat bibir-bibir sumbang adalah pilihan terbaik
Daripada engkau tercekik
Lebih mudah engkau bersahabat baik
Dengan hujatan berlarik.

Cobalah menari diatas kesedihanmu sendiri
Rasakan gugur daun yang jatuh menepi
Kemudian angin membawanya pergi.

@Akhsetyo


Rabu, 29 April 2015

 UAS TIBK VIDEO

Video 1
 video 2
video 3
video 4

UAS TIBK E-BOOK

e-book 1
e-book 2
e-book 3
e-book 4

UAS TIBK LAGU

lagu 1
lagu 2
lagu 3
lagu 4
lagu 5

UAS TIBK E-JOURNAL

e-journal 1
e-journal 2
e-jornal 3
e-journal 4

UAS TIBK GAMBAR BERGERAK
gambar 1
gambar 2
gambar 3
gambar 4
gambar 5
gambar 6
gambar 7

UAS TIBK GAMBAR TAK BERGERAK

gambar 1
gambar 2
gambar 3
gambar 4
gambar 5

UAS TIBK PPT

PPT 1
PPT 2
PPT 3
PPT 4
PPT 5
PPT 6

UAS TIBK WORD

WORD 1
WORD 2
WORD 3
WORD 4
WORD 5

UAS TIBK EXCEL

EXCEL 1
EXCEL 2
EXCEL 4
EXCEL 3





1MANFAAT TEKNOLOGI INFORMASI BAGI BK DI SEKOLAH

1.    Wawancara dengan Guru BK

Mengenai Pertanyaan “Menurut Anda Apa Manfaat Teknologi Informasi Bagi Perkembangan BK di sekolah?”

a.       Lina Andriani, S.Pd (Guru BK SMK Negeri 5 Malang)
Manfaat teknologi informasi banyak sekali, seperti:
·         Memudahkan dalam pengadministrasian data,
·         Mempercepat dalam mencari data,
·         Memudahkan dalam menyimpan data (karena tidak makan tempat),
·         Menjadi lebih efektif dan efisien,
·         Informasi lebih cepat diperoleh,
·         Membuat pekerjaan BK lebih mudah.

b.      Tri Octavia Hidayat S.Pd (Guru BK SMK Negeri 5 Malang)
Manfaatnya banyak, contohnya:
·         Untuk penyimpanan data,
·         Mempermudah dalam layanan konseling (karena tidak harus tatap muka, bisa lewat skype atau video call),
·         Membantu dalam penganalisisan data,
·         Dll.

c.       Miatim Sumarti S.Pd (Guru BK SMK PGRI Blitar)
Teknologi informasi tentunya sangat memberikan banyak kemudahan dalam kinerja konselor, diantaranya:
·         Memudahkan dalam mengakses bahan informasi untuk siswa,
·         Mempermudah komunikasi,
·         Bisa memeberikan layanan bimbingan untuk siswa yang membutuhkan.


2.   Berita yang terkait dengan topik
1. http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/14/02/25/n1iy9o-guru-dan-murid-harus-update-dengan-kemajuan-teknologi.html)

2. http://edukasi.kompasiana.com/2013/01/16/kemajuan-teknologi-pada-pendidikan-525790.html

3.  http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/un-basis-komputer-irit-biaya-30-persen.html

4. http://edukasi.kompasiana.com/2015/04/16/pemerintah-dorong-kualitas-pembelajaran-di-era-digital.html)



.
3.   Opini saya mengenai manfaat teknologi informasi bagi perkembangan BK di sekolah

Menurut saya, manfaat teknologi informasi bagi perkembangan BK di sekolah sangatlah besar. Dengan teknologi informasi, layanan-layanan BK bisa lebih mudah untuk dilakukan. Contohnya layanan konseling, sekarang bisa menggunakan media komunikasi video call melalui handphone atau skype melalui komputer yang terkoneksi internet. Selanjutnya layanan informasi yang juga semakin ringan, layanan informasi sekarang bisa di upload melalui media sosial seperti facebook, twitter, atau email yang kebanyakan pasti sudah dimiliki masing-masing siswa, jadi tidak lagi terpaku pada papan pengumuman atau ceramah di kelas untuk menyampaikan informasi.

Teknologi informasi tentunya banyak membantu pekerjaan guru BK di sekolah serta lebih efisien dan efektif. Tapi tentu saja, dalam memberikan layanan, kinerja guru BK jangan malah menurun, harus pula ditingkatkan sesuai dengan tuntutan zaman. Jangan sampai dengan adanya teknologi informasi ini juga membuat kedekatan guru BK dengan siswa menjadi renggang karena teknologi informasi ini bersifat membantu, bukan menggantikan peran guru BK yakni hadir disetiap siswa membutuhkan layanan dari BK.














Rabu, 15 April 2015

Bhinneka Tunggal Ika



BAB I
PENDAHULUAN

            Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki beragam suku bangsa, budaya, ras, kepercayaan, bahasa, dan lain sebagainya. Dengan kondisi yang demikian Indonesia memiliki predikat sebagai negara multikulturalisme terbesar di dunia. Dengan khasanah budaya yang beragam Indonesia dapat menyatukan perbedaan tersebut melalui semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua.
            Bisa dikatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman budaya atau tingkat heterogenitasnya yang tinggi. Tidak saja keanekaragaman budaya kelompok suku bangsa namun juga keanekaragaman budaya dalam konteks peradaban, tradisional hingga modern, dan kewilayahan. Dengan keanekaragaman kebudayaannya Indonesia dapat dikatakan mempunyai keunggulan dibandingkan dengan negara lainnya.
            Hubungan-hubungan antar kebudayaan tersebut dapat berjalan terjalin dalam bingkai “Bhinneka Tunggal Ika”, dimana bisa kita maknai bahwa konteks keanekaragamannya bukan hanya mengacu kepada keanekaragaman kelompok suku bangsa semata namun kepada konteks kebudayaan. Didasari pula bahwa dengan jumlah kelompok suku bangsa kurang lebih 700 suku bangsa di seluruh nusantara, dengan berbagai tipe kelompok masyarakat yang beragam, serta keragaman agamanya, pakaian adat, rumah adat kesenian adat bahkan makanan yang dimakan pun beraneka ragam. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang memiliki karakteristik yang unik ini dapat dilihat dari budaya gotong royong, budaya menghormati orang tua, dan lain sebagainya.
           


BAB II
ISI

A.    Pengantar
Kelahiran suatu bangsa memiliki karakteristik, sifat, ciri khas serta keunikan sendiri yang sangat ditentukan oleh faktor yang mendukung kelahiran bangsa tersebut. Faktor yang mendukung kelahiran bangsa Indonesia meliputi (1) faktor objektif, yang meliputi faktor geografis-ekologis dan demografis (2) faktor subjektif, yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia (Suryo, 2000).
Suatu bangsa mempunyai identitas nasional, begitu pun Indonesia. Identitas nasional sebagai hasil interaksi historis antara empat faktor penting yaitu faktor primer, faktor pendorong, faktor penarik, dan faktor reaktif.
1.      Faktor primer mencakup etnisitas, territorial, bahasa, dan agama. Unsur-unsur yang beraneka ragam ini memiliki ciri khasnya sendiri-sendiri untuk menyatukan diri dalam suatu persekutuan hidup bersama yaitu bangsa Indonesia. Kesatuan tersebut tidak menghilangkan keberanekaragaman dan hal inilah yang disebut Bhinneka Tunggal Ika.
2.      Faktor pendorong meliputi pembangunan komunikasi dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan merupakan suatu identitas nasional yang bersifat dinamis. Oleh karena itu bagi bangsa Indonesia proses pembentukan identitas nasional yang dinamis ini sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan dan prestasi bangsa Indonesia dalam membangun bangsa dan negaranya. Diperlukan persatuan dan kesatuan bangsa, serta langkah yang sama dalam memajukan Negara Indonesia.
3.      Faktor ketiga mencakup modifikasi bahasa dalam gramatika yang resmi, tumbuhnya birokrasi, dan pemantapan sistem pendidikan nasional. Bagi bangsa Indonesia unsur bahasa merupakan bahasa persatuan dan kesatuan nasional, sehingga bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi bangsa dan negara Indonesia meskipun masing-masing daerah di Indonesia mempunyai bahasa daerah sendiri. Demikian pula menyangkut birokrasi serta pendidikan nasional yang sampai saat ini senantiasa masih dikembangkan sedemikian rupa.
4.      Faktor keempat meliputi penindasan, dominasi, dan pencarian identitas alternatif melalui memori kolektif rakyat. Bangsa Indonesia yang hampir tiga setengah abad dijajah oleh bangsa lain sangat dominan dalam mewujudkan faktor keempat yaitu faktor reaktif. Penderitaan dan kesengsaraan serta semangat bersama dalam memperjuangkan kemerdekaan merupakan faktor yang sangat strategis dalam membentuk memori kolektif rakyat. Semangat perjuangan, pengorbanan, menegakkan kebenaran merupakan identitas untuk memperkuat persatuan dan kesatuan Negara Indonesia.

Keempat faktor tersebut pada dasarnya tecakup dalam proses pembentukan identitas nasional bangsa Indonesia. Pencarian identitas nasional pada dasarnya melekat dengan perjuangan untuk membangun Bangsa Indonesia yang dibangun dari unsur-unsur masyarakat lama dan menjadi suatu kesatuan bangsa dan negara dengan prinsip nasionalisme modern.
B.     Dasar Hukum Lambang Negara Bhinneka Tunggal Ika
Dalam hubungan dengan lambang Negara Garuda Pancasila yang didalamnya terdapat seloka Bhinneka Tunggal Ika telah diatur dalam UUD tahun 1945. Dalam pasal 36A disebutkan bahwa lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboya Bhinneka Tunggal Ika. Pasal tersebut merupakan dasar yuridis konstitusional sekaligus merupakan pengakuan dan penegasan secara yuridis formal dan resmi oleh negara tentang penggunaan simbol-simbol tersebut sebagai jati diri bangsa dan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam perjalanan bangsa Indonesia dasar hukum lambang negara dan penggunaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah yang merupakan produk hukum berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Sementara 1950.
Adapun sebelumnya, dasar hukum lambang negara beserta penggunaannya diatur dalam:
1.      Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang kejahatan yang menggunakan bendera merah putih, penodaan terhadap bendera negara sahabat, penodaan terhadap bendera merah putih dan lambang negara Garuda Pancasila, serta penggunaan bendera merah putih oleh mereka yang tidak memiliki hak menggunakannya seperti terdapat pada pasal 52 a, pasal 142 a, pasal 154 a, dan pasal 473.
2.      Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1951 tentang Lambang Negara
3.      Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang penggunaan Lambang Negara
Undang-undang ini merupakan jaminan kepastian hukum, keselarasan, keserasian, standarisasi, dan ketertiban, dalam penggunaan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Didalamnya juga mengatur tentang penetapan dan tata cara penggunaannya termasuk mengatur tentang ketentuan pidana bagi siapa saja yang secara sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat dalam undang-undang ini. Ketentuan tentang lambang negara termuat dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009. Adapun makna yang terkandung adalah sebagai berikut:
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 24 TAHUN 2009
TENTANG
BENDERA, BAHASA, LAMBANG NEGARA, DAN LAGU KEBANGSAAN
BAB IV
LAMBANG NEGARA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 46
Lambang Negara kesatan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus kesebelah kanan, perisai serupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis diatas pita yang dicengkram oleh Garuda.
Pasal  47
1)      Garuda dengan perisai sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan tenaga pembangunan.
2)      Garuda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45.
Pasal 48
1)      Ditengah-tengah perisai sebagaimana dimaksud dalam pasal 46  terdapat sebuah garis hitam yang melukiskan katulistiwa.
2)      Pada perisai sebagaiman dimaksud pada pasal 46 terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila.
a.       Dasar Ketuhanan Yang maha Esa dilambangkan dengan cahaya dibagian tengah berbentuk bintang yang bersudut 5.
b.      Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi dibagian kiri bawah perisai.
c.       Dasar persatuan Indonesia dilambangakan dengan pohon beringin dibaian kiri atas perisai.
d.      Dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng dibagian kanan atas perisai.
e.       Dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi dibagian kanan bawah perisai.
Pasal 49
Lambang Negara menggunakan warna pokok yang terdiri atas
a.       Warna merah dibagian kanan atas dan bagian kiri bawah perisai.
b.      Warna putih dibagian kiri atas dan kanan bawah perisai.
c.       Warana emas untuk keseluruhan warna Garuda.
d.      Warna hitam ditengah-tengah perisai yang berbentuk jantung.
e.       Warna alam untuk seluruh gambar lambang.
Pasal 50
Bentuk warna dan perbandingan ukuran lambang negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 sampai 49 tercantum dalam lampiran yang tidak terpisah dari Undang-Undang ini.

C.     Bhinneka Tunggal Ika sebagai Local Wisdom Bangsa Indonesia
Dalam perjaanan sejarah bangsa Indonesia Lambang Negara Republik Indones ia Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No.  66 Tahun 1951, yang disusun oleh Panitia Negara yang diangkat oleh Pemerintah dan duduk di dalamnya adalah Mr. Muhammad Yamin.
Nama Lambang Negara Garuda Pancasila, karena wujud lambang yang digunakan adalah Burung Garuda, dan di dalamnya (ada tameng) memuat lambang sila-sila Pancasila dan disertai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan seloka itu tersurat di bawahnya. Jadi dalam lambang negara Indonesia itu terdapat unsur Gambar burung Garuda, simbol sila-sila Pancasila dan seloka Bhinneka Tunggal Ika.
Burung Garuda adalah merupakan kekayaan satwa nusantara, sebagai salah satu jenis burung bahkan terdapat secara luas di tanah bangsa serumpun dan memiliki kesamaan kebudayaan yaitu madagaskar dan malagsi, dan satwa itu dahulu diisitilahkan dengan nama vurumahery yang berarti burung sakti. Garuda adalah termasuk jenis burung yang besar dan kuat dan mampu terbang tinggi, yang melambangkan bangsa Indonesia yang besar dan kuat. Sebagai seekor satwa, burung garuda mampu terbang tinggi, dan hal ini melukiskan cita-cita bangsa Indonesia di tengah-tengah masyarakat internasional.
Seloka Bhinneka Tunggal Ika yang melambangkan realitas bangsa dan negara Indonesia yang tersusun dari berbagai unsur rakyat (bangsa) yang terdiri atas berbagai macam suku, adat-istidadat, golongan, kebudayaan, dan agama, wilayah  yang terdiri atas beribu-ribu pulau menyatu menjadi bangsa dan negara Indonesia. Secara fisiologis istilah itu diambil dari bahasa jawa kuno, berasal dari zaman kerajaan. Jika dilakukan kajian melalui filsafat analitika bahasa (suatu metode analisis terhadap makna penggunaan ungkapan bahasa era kontemporer di Eropa), seloka Bhinneka Tunggal Ika itu pada hakikatnya merupakan suatu frase. Secara linguistis makna struktural seloka itu adalah “beda itu, satu itu”. Secara morfologis kata “bhinneka” berasal dari kata polimorfemis yaitu “bhinna” dan “ika”.  Kata “bhinna” berasal dari bahasa sansekerta yang dapart diterjemahkan menjadi “beda”. “Ika” artinya itu, “bhinneka” artinya beda itu, sedangkan “tunggal ika” artinya satu itu.
Oleh karena itu jikalau diterjemahkan secara bebas maka, makna “Bhinneka tunggal ika”, tan hana dharma mangrwa, adalah: meskipun berbeda-beda akan tetapi tetap satu jua. Tidak ada hukum yang mendua (dualisme)
D.    Makna Filosofis Bhinneka Tunggal Ika
Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa, berbagai macam adat istiadat kebudayaan dan agama, serta berdiam dalam suatu wilayah yang terdiri atas beribu-ribu pulau. Oleh karena itu keadaan yang beranekaragam tersebut bukanlah merupakan suatu perbedaan untuk dipertentangkan, melainkan perbedaan itu justru merupakan suatu sintesis dan sinergi yang positif, sehingga keanekaragaman itu justru terwujuud dalam suatu kerjasama yang luhur.
Sintesis persatuan dan kesatuan tersebut kemudian dituangkan dalam suatu asas kerohanian yang merupakan suatu kepribadian serta jiwa bersama yaitu Pancasila. Oleh karena itu prinsip-prinsip nasionalisme Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah bersifat “majemuk tunggal”. Adapun unsur-unsur yang membentuk bangsa Indonesia adalah sebagai berikut:
a.       Kesatuan sejarah: bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dari suatu proses sejarah, yaitu sejak zaman prasejarah, zaman Sriwijaya , Majapahit kemudian penjajah, tercetus Sumpah Pemuda 1928 dan akhirnya memproklamasikan sebagai bangsa yang merdeka pada 17 Agustus 1945, dalam suatu wilayah Negara Republik Indonesia.
b.      Kesatuan Nasib: yaitu bangsa Indonesia terbentuk karena memiliki kesamaan nasib yaitu penderitaan penjajahan dan memperjuangkan demi kemerdekaan secara bersama dan akhirnya mendapatkan kegembiraan bersama atas karunia Tuhan Yang Maha Esa tentang kemerdekaan.
c.       Kesatuan Kebudayaan: walaupun bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman kebudayaan, namun keseluruhannya itu merupakan satu kebudayaan yaitu kebudayaan nasional Indonesia. Jadi kebudayaan nasional Indonesia tumbuh dan berkembang diatas akar-akar kebudayaan daerah yang menyusunnya.
d.      Kesatuan Wilayah: bangsa ini hidup dari mencari penghidupan dalam wilayah Ibu Pertiwi, yaitu satu tumpah darah Indonesia.
e.       Kesatuan Asas Kerohanian: bangsa ini sebagai satu bangsa memiliki kesamaan cita-cita, kesamaan pandangan hidup dan filsafat hidup yang berakar dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri yaitu pandangan hidup Pancasila.
Oleh karena itu bangsa Indonesia dalam membentuk suatu negara bukan merupakan proses kausalitas manusian sebagai makhluk individu yang bebas, melainkan suatu proses kehendak bersama untuk membentuk suatu bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pengertian inilah negara Indonesia pada hakikatnya merupakan negara kebangsaan dan bukan negara liberal. Menurut paham negara kesatuan, negara bukan terbentuk secara organis dari individu-individu, melainkan negara terbentuk atas dasar kodrat manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Hakikat negara persatuan adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat pada hakikatnya mewakili diri pada penyelanggaraan negara, menata dan mengatur dirinya dalam negara dalam mencapai suatu tujuan hidupnya. Dalam hubungan ini negara tidak memandang masyarakat sebagai suatu objek yang berada di luar negara, melainkan sebagai sumber genetik dari dirinya.
Negara kesatuan bukan dimaksudkan suatu kesatuan dari negara bagian (federasi), melainkan kesatuan dalam arti keseluruhan unsur-unsur negara yang bersifat fundamental. Demikian juga negara kesatuan bukanlah suatu kesatuan individu-individu sebagaimana diajarkan paham individualisme-liberalismme, sebab menurut paham negara kesatuan bahwa manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial, itu merupakan kodrat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
Negara mengatasi semua golongan yang ada dalam masyarakat. Negara tidak memihak pada salah satu golongan, n     egara bekerja demi kepentingan seluruh rakyat. Masyarakat adalah produk dari interaksi antara segenap golongan yang ada didalamnya. Masyarakat mengorganisasikan diri dalam bentuk suatu negara. Dengan demikian negara adalah produk dari interaksi antar golongan yang ada dalam masyarakat.
 Nilai filosofis persatuan, dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan menjadi kunci kemajuan suatu bangsa. Bagi bangsa Indonesia yang kausa materialisnya berbagai etnis, golongan, ras, agama di nusantara secara moral menetukan kesepakatan untuk membentuk suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Semangat moralitas bangsa itu oleh founding fathers kita diungkapkan dalam suatu seloka yang merupakan symbol moralitas bangsa yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini mengandung nilai-nilai etis bahwa setiap manusia apapun ras,etnis, golongan, agama adalah sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa (sila I), pada hakikatnya sama berdasarkan harkat dan martabat manusia yang beradab (sila II). Oleh karena itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini harus mendasarkan pada kesadaran telah memiliki kesamaan pandangan untuk mempersatukan diri dalam suatu bangsa yaitu bangsa Indonesia (sila III), meiliki kebebasan disertai tanggung jawab dalam hidup bersama (sila IV), untuk mewujudkan suatu cita-cita bersama yaitu kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia (sila V).

BAB III
PEMBAHASAN

A.      Peran Bhinneka Tunggal Ika sebagai Faktor Pembentuk Identitas Bangsa Indonesia.
            Jati diri bangsa Indonesia atau identitas bangsa Indonesia merupakan suatu yang pelik, ada yang beranggapan bahwa sebagai bangsa Indonesia harus melepaskan identitasnya yang berifat kesukuan atau keanggotaannya dalam berbagai kehidupan sosial masyarakat. Jati diri bangsa Indonesia merupakan sesuatu yang telah disepakati bersama seperti cita-cita masa depan yang sama berdasarkan pengalaman sejarah baik pengalaman yang menggembirakan maupun yang pahit. Semuanya itu telah membentuk rasa solidaritas yang tinggi sebagai satu bangsa dan oleh sebab itu bertekad untuk memperbaikai masa depan yang lebih baik.
Bangsa Indonesia terdiri dari lebih dari 700 suku bangsa dengan kebudayaannya masing-masing. Itu sebabnya juga mengapa Bhinneka Tunggal Ika merupakan lambang negara kita sebagaimana dicantumkan dalam pasal 36A UUD. Dari kebhinnekaan itulah ingin diwujudkan identitas Bangsa Indonesia. Dengan kata lain Bhinneka Tunggal Ika merupakan gambaran nyata dari keadaan masyarakat bangsa Indonesia yang majemuk dan ini pun dijadikan sebagai dasar perjuangan bangsa Indonesia dalam membentuk integrasi nasional.
            Masalah yang dihadapi oleh bangsa masyarakat-negara yang sedang berkembang tidak hanya struktur masyarakat yang sangat majemuk secara kultural sehingga sukar menciptakan suatu identitas yang disepakati bersama, tetapi juga masyarakat-negara yang bagaimana yang hendak mereka ciptakan.
Bhinneka Tunggal Ika seperti kita pahami sebagai motto negara, yang diangkat dari penggalan kitab Sutasoma karya besar Mpu Tantular pada jaman Kerajaan Majapahit (abad 14) secara harfiah diartikan sebagai bercerai berai tetapi satu. Motto ini digunakan sebagai ilustrasi dari jati diri bangsa Indonesia yang secara natural, dan sosial-kultural dibangun diatas keanekaragaman.
            Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika tersebut diharapkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berhasil mewujudkan integrasi nasional di tengah masyarakatnya yang majemuk. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika tersebut juga diharapkan sebagai landasan atau dasar perjuangan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia agar dikenal di mata dunia sebagai bangsa yang multikulturalisme.
            Oleh karena itu, masyarakat majemuk menjadikan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, demokrasi, nasionalisme, kekeluargaan, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai ideologi nasional, sedangkan nilai-nilai lain seperti individualisme, komunisme, fasisme, dan teokrasi tidak mereka jadikan sebagai ideologi nasional karena dipandang tidak tepat dan tidak sesuai dengan karakteristik masyarakat. Selain itu, masyarakat yang majemuk juga dipandang sebagai masyarakat yang rentan dengan konflik yang bisa menyebabkan disintegrasi bangsa, maka dari itu nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, demokrasi, nasionalisme, kekeluargaan yang diwujudkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi dasar perjuangan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.

B.       Cara Membina Bangsa Indonesia yang Beranekaragam agar Tercapai Integrasi Nasional melalui Semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
            Identitas bangsa Indonesia merupakan sesuatu yang perlu diwujudkan dan terus menerus berkembang atau seperti yang telah dirumuskan Bung Karno merupakan ekspresi dari roh kesatuan Indonesia, kemauan untuk bersatu dan mewujudkan sesuatu dan bermuatan yang nyata. Perwujudan identitas bangsa Indonesia tersebut jelaslah merupakan hasil proses pendidikan sejak dini dalam lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan formal dan informal. Menurut Masykuri Abdillah, salah satu persyaratan terwujudnya masyarakat modern yang demokatis adalah tewujudnya masyarakat yang menghargai kemajemukan (pluralitas) masyarakat dan bangsa serta mewujudkannya sebagai suatu keniscayaan. Kemajemukan ini merupakan Sunnatullah (hukum alam). Dilihat dari segi etnis, bahasa, agama dan sebagainya, Indonesia termasuk salah satu negara yang paling majemuk di dunia. Hal ini disadari betul oleh para Founding Fathers kita, sehingga mereka merumuskan konsep pluralisme ini dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. Tentunya setiap bangsa ingin menonjolkan keunggulan dari identitas bangsanya terlebih-lebih dalam era globalisasi dewasa ini dimana pertemuan antar bangsa menjadi sangat cepat dan mudah. Dalam pergaulan antar bangsa nilai-nilai yang positif dari suatu bangsa akan ikut membina perdamaian dan kehidupan yang lebih tenteram di planet bumi ini. Identitas bangsa Indonesia seperti yang kita kenal sebagai bangsa yang ramah-tamah, toleran, kaya akan tradisi dari suku-suku bangsa yang Bhinneka perlu terus dikembangkan untuk kebudayaan dan perdamaian seluruh umat manusia.
            Dengan ke-Bhinneka Tunggal Ika-an itu berarti masyarakat Indonesia adalah plural. Dan di dalam masyarakat plural, dialog adalah keniscayaan bahkan keharusan. Sesungguhnya bicara pluralisme dan dialog antar agama itu bukan hal baru di negeri ini. Memang isu pluralisme adalah setua usia manusia, hanya cara dan metode manusia menghadapinya yang berbeda. Jadi masyarakat yang majemuk itu haruslah mengadakan dialog agar integrasi tetap terjaga dan mereka juga harus bersatu dalam perbedaan. Prinsip bersatu dalam perbedaan (unity in diversity) merupakan salah satu identitas pembentuk bangsa. Yang dimaksudkan dengan bersatu dalam perbedaaan adalah kesetiaan warga masyarakat pada suatu lembaga yang disebut negara, atau pemerintahan yang mereka pandang dan yakini mendatangkan kehidupan yang lebih manusiawi tetapi tanpa menghilangkan keterikatan kepada suku bangsa, adat-istiadat, ras, atau agama. Setiap warga masyarakat akan memiliki kesetiaan ganda (multi loyalities) sesuai dengan porsinya. Walaupun mereka tetap memiliki keterikatan terhadap identitas kelompok, namun mereka menunjukan kesetiaan yang lebih besar pada kebersamaaan yang berwujud dalam bentuk bangsa-negara di bawah suatu pemerintahan yang berkeabsahan.
            Membina identitas bangsa memerlukan upaya yang berkesinambungan serta berkaitan dengan berbagai aspek. Kedudukan seseorang sebagai warga negara Indonesia tidak mengenal diskriminasi, kehidupan bersama yang penuh toleransi dan menghindari berbagai perasaan curiga satu dengan yang lain atau tidak adanya trust di dalam kehidupan bersama, kemampuan dan keinginan untuk melihat perbedaan antar suku bukan sebagai hal yang memisahkan di dalam kehidupan dan pergaulan sehari-hari bahkan lebih mempererat dan mempercayai kehidupan dan kebudayaan nasional. Ini dikarenakan dalam era globalisasi sekarang ini setiap bangsa ingin menonjolkan identitas bangsanya agar lebih dikenal dimata dunia.
C.       Bhinneka Tunggal Ika Solusi Heterogenitas
Bhinneka Tunggal Ika merupakan esensi wawasan kebangsaan Indonesia, karena Indonesia secara geografis kepulauan dan penduduknya heterogen. Dalam kondisi demikian, pilihan Bhinneka Tunggal Ika bukanlah suatu kebetulan melainkan suatu kebutuhan. Secara sosiologis perbedaan memang potensial untuk terjadinya konflik, walaupun secara filosofis bahwa persatuan yang sinergik.
Kelangsungan prinsip Bhinneka Tunggal Ika akan tetap eksis sejalan dengan berkembangnya wawasan kebangsaan, yang berbasis pada kesadaran identitas bahwa Indonesia adalah negara kepulauan dan hiterogen penduduknya. Sebagai negara yang berbentuk kepulauan, membawa konsekuensi bahwa wilayah Indonesia adalah wilayah laut dimana ditengah-tengahnya terdapat pulau-pulau dan gugusan pulau-pulau. Oleh karenanya, laut disini bukan sebagai pemisah melainkan sebagai pemersatu, konsekuensi selanjutnya adalah diantara kita hak dan kewajibannya sama. Sehingga, jika salah satu wilayah di salah satu pulau mendapat ancaman baik dari dalam maupun dari luar, maka seluruh isi pulau yang lain di Indonesia wajib membelanya. Tetapi juga sebaliknya, jika disalah satu wilayah (pulau) ada rejeki dari Tuhan, ya dibagi-bagi keseluruh pulau yang ada, tentu melalui mekanisme yang legal.
Demikian juga sebagai bangsa yang heterogen, hanya dapat bersatu jika masing-masing pihak menghargai perbedaan, dan tidak memaksakan orang lain untuk sama dengan dirinya. Oleh karena itu persatuan disini, tidak berarti menghilangkan identitas daerah, dengan kata lain persatuan yang sinergik. Bhinneka Tunggal Ika adalah solusi kehidupan modern dalam berbangsa dan bernegara, karena di era globalisasi, dunia menjadi satu sistem sehingga tidak ada satupun negara yang homogen, oleh karenanya paham nasionalisme menjadi kebutuhan. Persatuan adalah kebutuhan bagi negara bangsa, mengingat dampak negatif globalisasi akan menggerogoti kedulatan negara bangsa, dalam hal inilah prinsip Bhinneka Tunggal Ika menjadi penting.
Keanekaragaman baru dapat menjadi perekat bangsa bahkan menjadi kekuatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, jika:
1.      Ada nilai yang berperan sebagai acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2.      Adanya standar yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam rangka menilai sikap dan tingkah laku serta cara bangsa menuju tujuan.
3.      Mengakui dan menghargai hak dan kewajiban serta hak asasi manusia dalam berbagai aspek (agama, suku, keturunan, kepercayaan, kedudukan sosial
4.      Nilai kesetiaan dan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kesemuanya diatas, berada dalam sistem nilai Pancasila, oleh karenanya Bhinneka Tunggal Ika keberlanjutanya tergantung pada komitmen bangsa terhadap Pancasila. Disamping beberapa hal tersebut diatas, juga dukungan sistem pemerintahan yang demokratis, desentralisasi (otonomi) akan memberi ruang yang kondusif bagi perkembangan positif heterogenitas bangsa Indonesia. Tentu perlu adanya pemerintah daerah yang semakin dewasa, dan pemerintah pusat yang berwibawa untuk menjamin stabilitas nasional dan kesatuan bangsa, hubungan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati dalam kelompok sosial.
Heterogenitas (suku, agama, ras) adalah de facto sebagai bangsa Indonesia, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika adalah solusi terhadap fakta yang kita hadapi guna mencapai cita-cita berbangsa dan bernegara. Embrio Bhinneka Tunggal Ika adalah sumpah pemuda 28 Oktober 1928, sedang causa material Pancasila adalah budaya, agama, adat istiadat yang berkembang di wilayah nusantara. Oleh karenanya Pancasila adalah ruang untuk berkembangnya heterogenitas, sedang Bhinneka Tunggal Ika adalah prinsip-prinsip (komitmen) yang dipegang dalam mengembangkan heterogenitas bangsa ini. Pancasila, sebagai sistem nilai sangat abstrak, oleh karenanya perlu diimplementasikan, dalam kaitan inilah Bhinneka Tunggal Ika berfungsi sebagai basis kesadaran identitas sebagai bangsa dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kesadaran Bhinneka Tunggal Ika, tidak ada ruang untuk berbuat diskriminasi, karena istilah “IKA” agama, adat istiadat yang berkembang di wilayah nusantara. Oleh karenanya Pancasila adalah ruang untuk berkembangnya heterogenitas, sedang Bhinneka Tunggal Ika adalah prinsip-prinsip (komitmen) yang dipegang dalam mengembangkan heterogenitas bangsa ini.
 Pancasila, sebagai sistem nilai sangat abstrak, oleh karenanya perlu diimplementasikan, dalam kaitan inilah Bhinneka Tunggal Ika berfungsi sebagai basis kesadaran identitas sebagai bangsa dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kesadaran Bhinneka Tunggal Ika, tidak ada ruang untuk berbuat diskriminasi, karena istilah “IKA” mewarnai demokrasi di Indonesia. Memang demokrasi merupakan alat, oleh karenanya efektivitas dan produktivitas alat tersebut akan sangat dipengaruhi oleh si pengguna alat tersebut.
Jika Pancasila ingin berperan dalam demokrasi di Indonesia, maka Pancasila harus mampu mengatasi masalah-masalah yang menjadi prasarat untuk terlaksananya demokrasi secara baik. Demokrasi, dari kata demos dan kratos, artinya kedaulatan ditangan rakyat, maka rakyat sebagai pemilik kedaulatan harus independen, terlepas dari ketergantungan pihak lain, sehingga jika rakyat masih terikat oleh kemiskinan maka rakyat menjadi tidak independen. Selama rakyat masih terikat oleh kemiskinan, maka selama itu pula demokrasi tidak akan berjalan baik (terjadi politik uang), maka kesejahteraan sebagai salah satu prasarat berlangsungnya demokrasi yang baik. Oleh karena itu “persamaan” dan “kesetaraan” (IKA) lebih diarahkan pada penciptaan kesejahteraan masyarakat yang humanism religious (Pancasila). Pancasila baik sebagai sarana maupun sebagai tujuan bangsa Indonesia, pada dasarnya ingin mencapai suatu kondisi yang mencerminkan suasana humanisme religious
Pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi, hal ini bermakna bahwa demokrasi Pancasila senantiasa sejalan dengan hukum positif yang ada, sehingga dalam mengimplementasikannya tidak boleh dengan mengatasnamakan nilai-nilai demokrasi tetapi menimbulkan disintegrasi bangsa, atau konflik SARA. Pemilu secara berkesinambungan, sebagai implementasi dari kesadaran bahwa sumber legitimasi kekuasaan politik bukan lagi dari atas, melainkan dari bawah (rakyat), maka rakyatlah yang punya kedaulatan untuk menentukan pemimpinnya.
Penghargaan HAM serta perlindungan hak-hak minoritas, demokrasi Pancasila merujuk kepada prinsip humanism-religious, sehingga demokrasi tidak akan berarti apa-apa tanpa dijiwai oleh HAM, tentu bertolak pada hakekat manusia yang monopluralis, yang berbeda dengan konsep manusia model liberalis maupun sosialis-komunis.
Kompetisi berbagai ide dan cara untuk menyelesaikan masalah. Disinilah salah satu ciri pembeda (differentia specipica) dengan demokrasi Barat, bahwa demokrasi Pancasila dalam menyelesaikan masalah dengan melalui kompetisi ide-ide, sehingga keputusan bukan berdasarkan suara terbanyak melainkan berdasarkan ide yang paling baik dengan melalui musyawarah mufakat.
Partai Poitik, memang partai politik merupakan sokoguru demokrasi, namun bukan berarti semakin banyak partai politik semakin sempurna demokrasi, bagi bangsa Indonesia yang hiterogen terlalu banyak partai politik justru akan kontra produktif, mengingat demokrasi Pancasila lebih cenderung bersifat kualitatif.
 Dengan demikian demokrasi Pancasila, menjamin kesetaraan rakyat dalam kehidupan bernegara, menjamin tegaknya hukum yang berdasarkan nilai Pancasila serta menjamin hubungan harmonis antara lembaga tinggi negara, sehingga tidak ada salah satupun lembaga tinggi negara yang lebih dominan atau tidak akan terjadi hegemoni kewenangan oleh salah satu lembaga tinggi negara. Demokrasi Pancasila, tidak mengutamakan voting dalam mengambil keputusan, melainkan dengan melalui pertimbangan-pertimbangan dari semua pihak yang terkait, oleh karena itu prinsip kebebasan dan kesetaraan, bermakna disamping bebas menyampaikan pemikirannya juga harus bersedia untuk mendengarkan dan adanya kesediaan untuk memahami pihak lain. Oleh karena itu, Demokrasi Pancasila merupakan jawaban yang memang sangat diperlukan oleh bangsa Indonesia, terutama dalam menyatukan berbagai kepentingan yang timbul dalam masyarakat heterogen, sehingga setiap kebijakan publik lahir dari hasil bukan dipaksakan. Demokrasi Pancasila, tidak saja menyangkut demokrasi politik sebagaimana telah terungkap diatas, melainkan juga demokrasi dalam bidang ekonomi maupun sosial-budaya.

BAB IV
PENUTUP

            Wujud dari keragaman di dalam semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” itu bermacam-macam yaitu terdiri dari suku bangsa, selain itu terdiri dari bermacam-macam budaya diantaranya religi/keagamaan, kesenian daerah yang terdiri dari pertunjukan rakyat, lagu daerah, tarian daerah, alat musik daerah, rumah adat, pakaian adat
            Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika tersebut mempunyai peran terhadap bangsa Indonesia yaitu agar menjadi bangsa yang berhasil mewujudkan integrasi nasional di tengah masyarakatnya yang majemuk. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika tersebut juga diharapkan sebagai landasan atau dasar perjuangan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia agar dikenal di mata dunia sebagai bangsa yang multikulturalisme.
            Membina bangsa Indonesia yang multikultural memerlukan upaya yang berkesinambungan serta berkaitan dengan berbagai aspek agar tercapai Integrasi nasional melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika yaitu dengan mengadakan proses pendidikan sejak dini dalam lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan formal dan informal tentang prinsip bersatu dalam perbedaan (unity in diversity) karena individu dalam masyarakat majemuk haruslah memiliki kesetiaan ganda (multi loyalities) terhadap bangsa-negaranya, mereka juga tetap memiliki keterikatan terhadap identitas kelompoknya, namun mereka menunjukan kesetiaan yang lebih besar pada bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

H.A.R. Tilaar. 2007. Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa       Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Ilmu Pendidikan. Jakarta: PT Rineka
Cipta.

Kaelan. 2014. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.

Tjarsono, Idjang. 2013. Demokrasi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika          Solusi Heterogenitas, 4 (2). (Online),    (http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/view/1211/1202), diakses
26 Januari 2015.

Winataputra, Udin S. 2009. Multikulturalisme-Bhinneka Tunggal Ika dalam
Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia. Makalah disajikan dalam diskusi Dialog Multikultural untuk Membina Kerukunan Antar umat Beragama, Bandung 12 Agustus 2008. Dalam Dikdik Baehaqi Arif database, (Online), (https://baehaqiarif.wordpress.com), diakses 26 Januari 2015.